ACUAN HUKUM

• 	Hubungan Industrial 4 sub category, 57 catalog, 82 document				Penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 sub category, 87 catalog, 165 document
  	Jaminan Sosial 5 sub category, 114 catalog, 172 document				Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 4 sub category, 20 catalog, 35 document
  	Keselamatan & Keamanan Kerja 0 sub category, 118 catalog, 246 document				Perjanjian Kerja 0 sub category, 12 catalog, 13 document
  	Konvensi Perburuhan 0 sub category, 21 catalog, 49 document				Rahasia Dagang & Persaingan Tidak Sehat 3 sub category, 6 catalog, 25 document
  	Pekerja Wanita, Anak & Cacat 3 sub category, 22 catalog, 37 document				Regulasi Industri 8 sub category, 37 catalog, 64 document
  	Pemagangan dan Pelatihan Tenaga Kerja 0 sub category, 39 catalog, 52 document				Rencana Tenaga Kerja & Informasi Ketenagakerjaan 0 sub category, 26 catalog, 41 document
  	Pemutusan Hubungan Kerja 3 sub category, 24 catalog, 39 document				Upah 4 sub category, 213 catalog, 397 document
  	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 0 sub category, 64 catalog, 157 document				Waktu Kerja 3 sub category, 40 catalog, 62 document

   
• Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Dan 51 Tahun 2012
  OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 Tahun 2012
  PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tahun 2005
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005
  PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 Tahun 2004
  TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004
  TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 Tahun 2004
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
  PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 Tahun 2001
  KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE-12/M/BW/1990 Tahun 1990
  PENANGANAN MASALAH KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA YANG BELUM TERBENTUK UNIT KERJA SPSI